Anik Sulistyawati / M. Mutawallie Syarawie / Anik Sulistyawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berjumlah total 16.990 orang pada 2024.(Ilustrasi/Setkab)
Solopos.com, SOLO — Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapatkan hunian dan tunjangan kemahalan.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa melalui akun Instagramnya, @suharsomonoarfa pada Jumat (24/2/2023).
Dalam keterangannya, Suharso mengatakan terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI saat pindah ke IKN.
Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.
Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.
“ASN, TNI dan POLRI akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN,” kata Suharno. Setidaknya terdapat 16.990 personel yang akan pindah yang akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.
Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga.
Dia memerinci, sebanyak 16.990 ASN akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur terdiri dari 11.274 ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri.
Azwar Anas menambahkan pemindahan itu telah memiliki skenario yang matang, dengan berbagai simulasi yang dilakukan guna memindahkan hingga 60.000 ASN ke IKN.
“Terkait dengan tempatnya juga sudah diputuskan termasuk kekurangan anggaran disiapkan pemerintah, sehingga tower-tower yang akan menjadi rumah dinas ASN tidak ada masalah,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (24/2/2023).
Dia menyebutkan hal ini diharapkan menjadi tawaran menaik bagi ASN yang ingin bekerja di lingkungan di kantor saling berbagi pakai yang sehat dengan sistem digitalisasi.
“Sekarang kami lagi menyiapkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang mana mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian,” sebutnya.
Selain itu, Pemerintah Pusat terus berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk klasifikasi jabatan pelaksana. Azwar mengungkapkan bahwa pemerintah akan memotong berjumlah 3.414 klasifikasi jabatan pelaksana.
“Jabatan fungsional yang banyak mengurus angka kredit jadi pekerjaan tidak fokus terutama guru, kita permudah sehingga targetnya lebih lincah,” ungkapnya.
Kemudian, dia menyimpulkan bahwa penyederhanaan birokrasi memang menjadi target pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Jokowi agar birokrasi kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon IV kebawah,” terangnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa target reformasi birokrasi (RB) akan dievaluasi berdasarkan birokrasi yang berorientasi pada hasil atau berdampak, bukan hanya sekadar administrasi.
“Maka dampak inilah yang kita pangkas cara urus nilai RB. Kalau nilai RB mau naik target tematiknya dipenuhi, misal kemiskinan turun nilai RBnya naik, investasi naik RB ikut naik,”ujarnya.